Sebagai upaya dalam mendorong pengembangan kawasan di daerah untuk meningkatkan perekonomian dan pertumbuhan wilayah dengan kegiatan perikanan menjadi penggerak utamanya maka dicetuskan pengembangan Kawasan Minapolitan. Seiring dengan tumbuh dan berkembangnya Kawasan Minapolitan diperlukan suatu pemikiran yang kondisional dengan lokasi dari masing-masing wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan. Tujuan pengembangan Kawasan Minapolitan adalah untuk mendorong percepatan pengembangan wilayah dengan kegiatan perikanan sebagai kegiatan utama dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong keterkaitan desa dan kota dan berkembangnya sistem dan usaha minabisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan, berkelanjutan (tidak merusak lingkungan) dan terdesentralisasi (wewenang berada di Pemerintah Daerah dan Masyarakat) di Kawasan Minapolitan.

Salah satu program pada subdin kelautan dan pesisir dan pulau-pulau kecil Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo yaitu mensinergiskan kelembagaan konsorsium mitra bahari (KMB) Provinsi Gorontalo sebagai mitra pemerintah yang memiliki salah satu fungsi dan peran yakni memberikan rekomendasi kebijakan yang terkait dengan upaya pengembangan kawasan khususnya dibidang perikanan dan kelautan. Dalam rangka menunjang program pemerintah dalam memberikan rekomendasi kebijakan di Provinsi Gorontalo maka Konsorsium mitra bahari gorontalo telah melakukan lokakarya daerah yang bertajuk “Kemitraan Untuk Sinergitas Pengembangan Minapolitan di Gorontalo”

Lokakarya daerah (lokda) ini berfungsi untuk menjaring informasi yang terkait dengan pengembangan minapolitan sehingga menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan yang dibangun secara bersama sesuai dengan perspektif masing-masing wilayah di Gorontalo. Tujuan dari pelaksanaan Lokakarya Daerah MB secara umum untuk sinergitas antara stakeholder dalam mendapatkan Grand Strategi kebijakan pengembangan minapolitan di Provinsi Gorontalo dan secara khusus untuk menyelenggarakan forum akademis dan forum publik untuk membaca ulang strategi kebijakan pengembangan minapolitan berdasarkan tipe dan karakteristik desa/dusun di Kota Gorontalo, Kab Bone Bolango, Kab Boalemo, Kab Gorontalo, Kab Gorontalo Utara dan Kab Pohuwato, merumuskan kebijakan sesuai perspektif pembangunan minapolitan dari dimensi teoritis, empiris, dan legalitas konteks Kota Gorontalo, Kab Bone Bolango, Kab Boalemo, Kab Gorontalo, Kab Gorontalo Utara dan Kab Pohuwato.

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 19 Juli 2010 bertempat di Hotel New Rahmad Inn, dan dibuka oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo Ir. Surya Darma.  Dalam sambutannya dijelaskan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk mengkaji setiap program-program yang direncanakan oleh pemerintah serta memberikan materi tentang kondisi terkini pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil yang menekankan pada substansi kebijakan pemerintah. Kegiatan lokda ini dihadiri oleh kepala dinas kab/kota, unsur LSM, Dunia usaha, tokoh masyarakat dan perguruan tinggi. Dalam pelaksanaannya masing-masing peserta dibagi dalam tiga kelompok yang saling berdiskusi tentang kelembagaan dan kebijakan, serta pengembangah infrastrukur untuk menunjang kawasan minapolitan. Dari hasil diskusi tersebut maka forum telah menetapkan rekomendasi kebijakan berdasarkan prioritas utama yaitu :

1.      Perlu dilakukan kajian dan/atau evaluasi teknis/riset dari perguruan tinggi sebelum dan setelah kegiatan

2.      Perlu ada perda tentang kawasan dan pengelolaan minapolitan.

3.      Perlu membuat master plan yang bersifat partisipatif di bawah koordinasi bappeda.

4.      Perlu membentuk lembaga keuangan mikro bagi yang belum ada ditingkat nelayan atau masyarakat pesisir

5.      Perlu adanya sosialisasi secara periodik terhadap pengembangan SDM

6.      Perlu adanya identifikasi terhadap masyarakat dan keluarga mina bahari

7.      Perlu dirumuskan pola kemitraan yang saling menguntungkan antara perusahaan inti dan kelompok terutama dalam hal pengembangan/peningkatan keterampilan SDM kelompok (teknis / manajemen)

8.      Memperkuat sinergitas PMB dengan instansi terkait serta stakeholder lainnya dan bentuk kesepakatan kerjasama daerah dengan pelaku pengembangan kawasan minapolitan.

9.      Pemda diharapkan agar mempublikasikan melalui media megenai program terkait dengan perancanaan, pelaksanaan dan penggangaran minapolitan.

10.   Perlu adanya kebijakan pengembangan kemampuan teknologi dan manageman dalam bentuk program dan pemberdayaan lembaga-lembaga pengembangan SDM perikanan

Menurut ketua konsorsium mitra bahari provinsi Gorontalo Dr. Hafidz Olii, S.Pi, M.Si bahwa rekomendasi ini nantinya akan diusulkan oleh konsorsium mitra bahari kepada pemerintah yang wilayahnya dijadikan sebagai kawasan minapolitan di Provinsi Gorontalo.